• Buntut OTT, KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN Hari Ini
• Kasus Lahan Summarecon, Pejabat ATR/BPN dan Enam Swasta Ditahan KPK
• DPR Desak Antam Rangkul Penambang Emas Tradisional demi Penerimaan Negara
• Di Balik Kelegaan Purbaya: Mewariskan Utang Whoosh ke Generasi Berikutnya
• Kejagung Pastikan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Dijerat Dugaan TPPU dan Korupsi

Natalius Pigai

nusakini.com, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinannya atas tertahannya draf Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) di Kementerian Sekretaris Negara. Keluhan tersebut disampaikannya secara terbuka saat menghadiri acara Forum Koordinasi Kebijakan HAM di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026.

Kondisi mandeknya draf selama kurang lebih delapan bulan ini dinilai sangat menghambat kinerja kementerian. Pigai menyebut situasi tersebut menyulitkan instansinya dalam mengeksekusi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan politik HAM di Indonesia.

Dampak dari belum disahkannya dokumen hukum ini membuat berbagai rancangan peraturan hingga tingkat undang-undang tidak dapat diproses lebih lanjut. "Semua rekomendasi ini mentok, mandek, tidak bisa jalan karena seluruh draf yang saya ajukan tertahan di Sekretariat Negara," tegas Pigai dalam sambutannya.

Pigai bahkan merasa khawatir efektivitas kerjanya sebagai figur pelindung hak asasi manusia akan memudar akibat kendala birokrasi ini. Ia secara terus terang menyatakan bahwa dirinya kini terancam gagal dalam menjalankan tugas di kementerian.

Padahal, regulasi yang diajukan tersebut memuat landasan hukum penting untuk program asesmen dan sertifikasi HAM di berbagai level pemerintahan. Program pengujian ini ditargetkan menyasar seluruh kementerian, lembaga negara, hingga institusi keamanan seperti TNI dan Polri.

Lebih jauh, sertifikasi kelayakan HAM ini direncanakan menjadi syarat mutlak bagi kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun perwira. Aturan yang sama juga disiapkan sebagai standar wajib bagi calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum.

Keterlambatan pengesahan di tingkat Setneg membuat seluruh rencana strategis pemerintahan tersebut terpaksa berjalan di tempat. Pigai mempertanyakan bagaimana kementeriannya bisa melakukan penilaian obyektif tanpa adanya payung hukum yang mengikat.

Ia memastikan bahwa kritik tajam yang dilontarkan bukan ditujukan untuk mencari popularitas pribadi. "Maaf, saya tidak butuh penghormatan dan penghargaan, saya harus kritis demi perbaikan bangsa," ucap Pigai mengakhiri pernyataannya. (*)